Soksi.id – Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) Mukhamad Misbakhun menegaskan bahwa tolok ukur kemerdekaan Indonesia pada perayaan HUT ke-81 RI harus bergeser dari sekadar capaian indikator makro menuju dampak riil tingkat mikro yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Merespons pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto, Misbakhun dalam pernyataannya di Jakarta, Senin (17/8/2026), menekankan bahwa pembangunan bangsa tidak boleh hanya dirancang untuk jangka pendek melainkan harus dipersiapkan untuk satu abad ke depan. Langkah tersebut dinilai mendesak melalui pemenuhan kebutuhan dasar, seperti perbaikan gizi anak via Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bernilai Rp268 triliun serta penguatan 30 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) guna memotong rantai tengkulak dan menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi nasional.
“Pesan yang lebih penting ialah bahwa Indonesia tidak boleh dibangun hanya untuk satu masa jabatan. Indonesia harus dipersiapkan untuk satu zaman, bahkan untuk satu abad ke depan,” kata Misbakhun menyampaikan pesan dan harapan SOKSI pada momen HUT ke-81 RI, Senin (17/8).
Legislator Partai Golkar tersebut menyatakan bahwa esensi kemerdekaan tecermin dari terpenuhinya berbagai aspek pelayanan dasar serta hadirnya negara dalam memberdayakan perekonomian rakyat.
“Jadi, kemerdekaan harus hadir dalam pangan yang cukup, pendidikan yang baik, kesehatan yang terjangkau, pekerjaan yang layak, rumah yang layak, energi yang tersedia, desa yang hidup, industri yang kuat, serta negara yang mampu melindungi dan memberdayakan rakyat,” katanya.
Misbakhun menilai program strategis seperti Makan Bergizi Gratis perlu dikelola secara terintegrasi agar memberikan dampak berganda (multiplier effect) bagi ekosistem ekonomi kerakyatan di daerah.
“Bahan pangan yang diserap dari petani, nelayan, dan UMKM lokal akan menciptakan rantai nilai dari hulu ke hilir. Satu piring makanan bergizi menghubungkan petani, koperasi, hingga anak-anak sekolah,” ungkapnya.
Selain program pangan, Cjuga menyoroti pentingnya keaktifan lembaga ekonomi di pedesaan agar mampu meningkatkan daya tawar para petani dan menciptakan lapangan kerja lokal.
“Kopdes Merah Putih harus hidup, bukan sekadar papan nama. Dia harus menjadi offtaker (pembeli tetap, red) hasil pertanian, distributor kebutuhan pokok, dan lembaga keuangan mikro desa. Jika koperasi desa sehat, daya tawar petani meningkat, anak muda punya peluang kerja di daerah, dan ekonomi tidak hanya berputar di kota,” ungkapnya.
Ketua Komisi XI DPR RI itu pun mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk memaknai peringatan kemerdekaan ini dengan kontribusi dan karya nyata demi membawa Indonesia bertransformasi menjadi negara maju.
“Kemerdekaan bukan sekadar upacara atau simbol. Kemerdekaan harus hadir di meja makan, di sekolah, di tempat kerja, dan dalam perlindungan hukum. Mari kita pastikan 81 tahun kemerdekaan adalah tonggak untuk Indonesia naik kelas menuju 2045,” pesan Misbakhun.