Soksi.id – Dua kepala daerah asal Papua Barat, yakni Bupati Fakfak Samaun Dahlan dan Bupati Teluk Bintuni Yohanis Manibuy, berhasil menorehkan prestasi gemilang dalam pengelolaan anggaran setelah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Pengumuman raihan predikat tertinggi atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 tersebut mendapat sambutan hangat di Manokwari pada Senin (30/6/2026). Administratif makro di tingkat hulu ini menjadi bukti nyata kapasitas kepemimpinan kader dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel guna mendorong kesejahteraan masyarakat di tingkat basis.
“Prestasi ini tidak hanya membanggakan Kabupaten Fakfak dan Teluk Bintuni, tetapi juga keluarga besar Partai Golkar dan SOKSI di Papua Barat. Dimana menjadi contoh dan bukti bahwa kader – kader Partai Golkar dalam kepimpinan mampu menunjukkan komitmen yang kuat dalam menjaga tata kelola keuangan daerah yang baik, transparan, dan akuntabel,”Ujar Plt.Ketua Dewan Pimpinan Daerah (Depidar) SOKSI Papua Barat, Mozes Rudy F. Timisela, pada Senin (30/6/2026).
“Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bupati Fakfak dan Bupati Teluk Bintuni atas dedikasi dan kerja keras membangun tata kelola pemerintahan yang bersih and akuntabel. Opini WTP ini buah kepemimpinan visioner, kerja sama seluruh jajaran, serta komitmen melayani masyarakat dengan integritas,” kata Mozes.
Otoritas pengawas internal menegaskan bahwa opini WTP yang diberikan oleh BPK RI Perwakilan Papua Barat ini bukan sekadar pemenuhan formalitas birokrasi, melainkan cerminan dari pengadopsian prinsip good governance. Penilaian komprehensif tersebut didasarkan pada kesesuaian standar akuntansi, efektivitas sistem kendali intern, serta kepatuhan penuh terhadap undang-undang dalam mengalirkan anggaran negara. Keberhasilan kembar ini diharapkan mampu mengeliminasi potensi kebocoran fiskal sekaligus memacu akselerasi pembangunan infrastruktur yang merata di kedua wilayah administrasi tersebut.
Melalui momentum capaian positif ini, Depidar SOKSI Papua Barat mendorong seluruh aparatur sipil negara di wilayah kepala burung tersebut untuk mempertahankan kualitas pelayanan publik dan mengoptimalkan sistem birokrasi yang berintegritas. Penyelarasan format pelaporan yang kredibel di tingkat hilir diharapkan dapat memotivasi pimpinan daerah lain agar terus menggunakan instrumen anggaran secara tepat sasaran. Dengan kepemimpinan yang profesional dan dipercaya oleh lembaga negara, akselerasi program pembangunan daerah diyakini akan berjalan lebih cepat demi mendongkrak taraf hidup masyarakat luas.